Tenggarong – Pada Kamis (25/4) pagi, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tingkat Kabupaten Kukar di Halaman Kantor Bupati Kukar di Tenggarong. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Staf Ahli Bupati Didi Ramyadi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta unsur dari berbagai instansi seperti BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Mengangkat tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”, peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini menggugah kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.
Dalam amanat yang dibacakan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Dafip Haryanto menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Otonomi daerah, sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, merupakan instrumen penting dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Dalam konteks tersebut, kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat demokrasi. Desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis, sambil mendorong partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.
Haryanto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dalam menciptakan daerah yang ramah bagi investasi, seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya menjaga lingkungan dan mendukung transformasi ekonomi hijau Indonesia menuju visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini termasuk transformasi produk unggulan menuju produk dan jasa yang ramah lingkungan.
Melalui sinergi antara kebijakan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi hijau, diharapkan dapat terwujud dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan.
Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau melalui fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan penanggulangan bencana.
Di tengah upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan pemulihan perekonomian. Koordinasi yang baik antar berbagai instansi diharapkan dapat mengoptimalkan upaya-upaya strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah membawa dampak positif berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi daerah-daerah yang masih perlu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakatnya. Haryanto mengimbau agar terobosan dan inovasi terus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah tanpa melanggar hukum dan norma yang berlaku.
Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan, yang memungkinkan lahirnya kebijakan-kebijakan baru yang bermanfaat bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya ini, pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau menjadi kunci dalam menjaga keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
Dengan demikian, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kabupaten Kukar menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
