Tenggarong – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menandai langkah penting dengan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Perpanjangan PKS tersebut, yang berlaku untuk tahun 2024-2025, menyoroti pentingnya layanan kemetrologian dalam menjaga standar dimensi dan kualitas barang-barang yang diproduksi.
Plt Kepala Disperindag Kutai Kartanegara, Sayid Fathullah, menjelaskan bahwa metrologi memiliki peran sentral dalam melindungi konsumen dan menjamin kualitas barang yang beredar di pasaran. Dalam konteks ini, pengaturan ulang terhadap perangkat metrologi seperti timbangan dan pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) menjadi rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan penyelenggaraan Sidang Tera Ulang (STU) di berbagai titik distribusi, termasuk pasar dan SPBU.
“Sidang tera ulang ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan bagi konsumen serta pihak produsen, dengan memastikan bahwa standar ukuran dan kualitas tetap terjaga,” ujar Sayid Fathullah.
Dia menambahkan bahwa kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat, serta Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu), menjadi langkah strategis dalam menyelenggarakan layanan kemetrologian di wilayah tersebut. Hal ini terutama penting mengingat Kabupaten Mahakam Hulu belum memiliki Unit Pelayanan Terpadu Metrologi (UPT Metrologi) sendiri, sehingga bergantung pada bantuan dari UPT Metrologi Kutai Kartanegara.
“Kerjasama ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam bertransaksi,” tutur Sayid Fathullah.
Penandatanganan PKS tersebut bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan poin-poin yang telah disepakati guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih teratur dan berkeadilan. Dengan demikian, layanan kemetrologian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam melindungi hak-hak konsumen serta meningkatkan kualitas produk yang beredar di pasaran.
