Liputankukar.com – Beberapa hari lalu, Rusman Ya’qub selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim memperoleh keluhan dari pegawai PPPK yang belum dapat lokasi penempatan tugas.
Rusman yang juga Ketua fraksi PPP tersebut lalu memeriksa inti masalahnya setelah mendengar keluhan itu. Dia mendapati data yang tidak selaras antara daerah dan pusat yang menjadikan belum terselesaikannya penempatan guru.
“Ternyata setelah di cek dan kita pertanyakan oleh teman-teman BKD (Badan Kepegawaian Daerah), bahwa itu memang masih dalam proses oleh pusat,” katanya, beberapa hari lalu.
Selain itu, ia juga menuturkan daerah tidak terlibat dalam menerima program yang menguji sosial kultural ini. Dimana yang menerima yaitu pusat hingga ke penempatannya.
“Jadi daerah itu hanya menerima hasil. sehingga apa yang terjadi diangkatan pertama PPPK itu banyak persoalan,” ujarnya.
Rusman menjelaskan, adanya sejumlah masalah yang terjadi karena seleksi dari PPPK tersebut, salah satunya adalah tenaga pendidik/pegawai dari PPPK sebab awalnya penerimaan pegawai tersebut banyak yang berawal dari seorang guru yang mengabdi tetapi instansi lamanya melakukan pindah tugas.
“Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya ditempatkan tidak berdasarkan dimana dia berasal” katanya.
Dia menganjurkan kepada pelaksana program tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dalam menginput data pokok pendidikan (Dapodik) yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud), maka dari itu lokasi dan penempatan bidang guru tidak ada kesalahan.
“Kuncinya sebenarnya ada di satuan pendidikan, didalam menginput data-data di dapodik di dinas,” katanya. (Tiya/Advertorial/DPRD Kaltim)
