Tenggarong – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim) terus bergerak untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Dalam upaya tersebut, mereka melaksanakan audiensi Monev (Monitoring dan Evaluasi) terhadap Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik Kaltim Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Selasa (7/5/24) dan dipimpin oleh Ketua KIP Kaltim, H. Imran Duse. Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten III Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, serta Plt Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, beserta stafnya.
Imran Duse menyampaikan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengawasi kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Kaltim tahun ini. Mereka juga berkoordinasi mengenai serangkaian acara, termasuk malam penganugerahan keterbukaan informasi publik Kaltim 2024 yang dijadwalkan pada bulan Desember.
“Ada tambahan satu kategori pada tahun ini yang diusulkan kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk mengikutsertakan tiga OPDnya dalam kompetisi di tingkat Provinsi,” kata Imran.
Imran juga mengungkapkan rencana pembentukan tim khusus yang akan menyeleksi tokoh-tokoh Kaltim yang aktif mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan akan diberikan kepada generasi muda yang terpilih melalui seleksi khusus untuk kategori keterbukaan informasi publik. Pendaftarannya terbuka bagi seluruh warga Kaltim dan akan dimulai pada bulan Juni mendatang.
Imran menekankan pentingnya memperbaiki kendala-kendala yang ditemui pada tahun-tahun sebelumnya, seperti kesalahan dalam pengisian kuesioner dan pengunggahan bukti dukung.
Asisten III, Dafip Haryanto, menyambut baik masukan dari Imran terkait evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Dia menggarisbawahi pentingnya evaluasi untuk memperbaiki kendala-kendala yang dialami oleh OPD dalam mengisi kuesioner dan mengunggah bukti dukung.
“Kami berharap agar Diskominfo Kukar sebagai PPID Kabupaten terus melakukan evaluasi, dan fungsi PPID harus diperkuat sampai ke desa-desa. Sosialisasi dari KIP Kaltim juga penting,” ungkap Dafip.
Dia juga menyarankan adanya fasilitasi dari KIP Kaltim dalam memperkuat PPID Kabupaten hingga ke desa-desa di Kukar. Dafip menegaskan pentingnya sosialisasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.
“Sebelum melakukan penilaian, penting untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.
Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan oleh Asisten III Dafip Haryanto dan Ketua KIP Kaltim H. Imran Duse.
