Kutai Kartanegara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I pada Kamis (12/9/2024) malam, dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi terkait nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Ketua DPRD Kukar sementara, Farida, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Dalam sambutannya, Farida menyatakan, “Setiap kebijakan yang kita buat harus didasarkan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat Kukar.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen DPRD Kukar untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Farida menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan mekanisme penting untuk menyesuaikan asumsi pendapatan daerah yang mengalami perubahan. “Dengan adanya perubahan ini, beberapa kebutuhan yang belum terakomodir melalui APBD murni dapat diakomodasi. Ini bertujuan untuk merealisasikan agenda yang sebelumnya belum dapat dilaksanakan,” tambahnya.
Rapat tersebut juga menjadi wadah bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terkait nota keuangan Raperda APBD Perubahan. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Farida juga berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. “Kami ingin agar serapan anggaran dapat meningkat, dan pelaksanaan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa anggaran yang diajukan harus terserap secara optimal untuk kepentingan masyarakat Kukar.
Dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang baik, DPRD Kukar berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong transparansi dalam setiap langkah yang diambil. Rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kukar.
