Tenggarong – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, di Hotel Grand Elty Singgasana, Sabtu (9/11/2024).
Rakor kali ini mengusung tema “Mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berintegritas dan demokratis”.
Dalam rakor ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para camat, lurah, perwakilan OPD terkait dan juga perwakilan partai dan narasumber yang hadir berasal dari unsur akademisi Prof. DR. Bambang Iswanto dan anggota KPU Kukar Wiwin.
Akhmad Taufik mengajak kepada semua masyarakat Kukar untuk turut mensukseskan gelaran Pilkada 5 tahunan ini dengan berbondong – bondong datang menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan perlu untuk menjaga netralitas, serta sebagai abdi negara tak diperbolehkan terdapat keberpihakan sebab hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi netralitas mutlak bagi ASN, karena apabila dilanggar akan ada sangsinya,” ujarnya secara tegas.
Kata Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, kegiatan rakor bersama stakeholder ini sangat penting sebab berdasarkan hitungan hari Pilkada tinggal 18 hari lagi.
“Mungkin bagi masyarakat tidak terasa, tetapi bagi kami penyelenggara sangat terasa sekali perputaran waktunya,” tuturnya.
Kata Teguh, berdasarkan catatan Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) masuk 5 besar propinsi yang rawan terjadi pelanggaran. Sedangkan kabupaten Kutai Kartanegara menjadi urutan ke 48 kabupaten yang rawan terjadi pelanggaran.
“Tapi alhamdulillah mendekati delapan belas hari ini daerah kita Kutai Kartanegara cukup kondusif” ujarnya
Soal laporan pelanggaran yang disebutkan oleh Teguh, Bawaslu Kukar sudah menangani sebanyak 11 pelanggaran dan berbagai jenis pelanggaran, hal itu masih dianggap taraf normal.
Teguh memiliki harapan kepada semua stakeholder yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab itu tak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu namun juga sebagai tanggung jawab bersama.
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Di rakor kali ini juga diadakan pemaparan materi yang berasal dari narasumber serta dialog
