Kutai Kertanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.
Bupati Kukar Edi Damansyah membuka acara tersebut dengan menandai dimulainya acara melalui pemukulan gong. Tema RKPD 2025 adalah “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan,” sementara tema RPJPD 2025 – 2045 adalah “Kukar Emas Berbudaya, Pusat Pangan, dan Pariwisata.”
Edi Damansyah menekankan pentingnya memandu perencanaan pembangunan sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 06 tahun 2021. Ia menegaskan perlunya menyelesaikan persoalan yang muncul secara bertahap setiap tahunnya.
“Saya berterima kasih atas apresiasi terhadap hasil kinerja kita dari tahun 2021 hingga 2024, terutama terkait layanan-layanan prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun belum memuaskan semua pihak, kami telah berusaha untuk melaksanakannya dengan baik,” ujar Edi.
Edi menegaskan pentingnya pelaksanaan layanan prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih dan listrik desa, serta program pengembangan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan penguatan sumber daya petani.
“Kita fokus pada hal-hal seperti air bersih dan listrik desa. Selanjutnya, kita juga memprioritaskan pengembangan pangan melalui program pembangunan infrastruktur pertanian dan penguatan sumber daya petani,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar rencana kerja tahun 2025 diuraikan secara detil terkait tema “Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat untuk Akselerasi dan Transformasi Pembangunan.” Ia menyoroti perlunya pengawasan yang ketat terhadap alokasi anggaran agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
“Dari laporan yang diterima, usulan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekitar Rp. 12 triliun, sementara analisis pendapatan hanya sekitar Rp. 9 triliun. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan prioritas dalam pengalokasian anggaran,” tandasnya.
Dalam Musrenbang tersebut, Sekretaris Daerah Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa Vilna, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaoran, Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN / Bappenas Mohammad Roudo, dan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid juga menyampaikan pandangan dan arahan terkait pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
