Washington DC – Dalam pertemuan di Gedung Putih pada 18 November, Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), secara tegas menolak desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera memulai normalisasi hubungan dengan Israel. Penolakan ini memperjelas komitmen Riyadh yang konsisten bahwa perdamaian di Timur Tengah harus melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan 1967.
Percakapan Tegang di Gedung Putih
Pertemuan puncak kedua pemimpin dilaporkan berlangsung tegang ketika Trump mendesak Arab Saudi untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords), sebuah perjanjian perdamaian regional yang digagas AS. Menurut laporan Axios yang mengutip sejumlah pejabat AS, Trump-lah yang mengangkat isu tersebut dan mendesak MBS untuk bergabung dengan perjanjian itu.
Saat Trump terus menekan, MBS disebut “membalas tekanan” dan berpegang teguh pada posisi Saudi. Dua pejabat AS yang hadir bahkan menggambarkan MBS sebagai “pemimpin yang kuat” dalam menanggapi permintaan Trump. Trump dilaporkan merasa kecewa dan jengkel atas penolakan tegas dari Putra Mahkota Saudi tersebut.
Posisi Tidak Berubah: Palestina adalah Prioritas
Dalam konferensi pers usai pertemuan, MBS menegaskan kembali visi Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Ia menekankan bahwa Kerajaan menginginkan perdamaian bagi Israel, Palestina, dan kawasan secara keseluruhan, tetapi hanya melalui “rencana yang jelas” yang memastikan jalan nyata menuju solusi dua negara.
Inti penolakan MBS adalah:
· Normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara.
· Arab Saudi menuntut pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.
· Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina tersebut.
MBS menegaskan, “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina. Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut.”
Konsistensi Sejarah dan Upaya Diplomatik Terkini
Sikap ini bukanlah hal baru. Sejak didirikan, Arab Saudi konsisten menjadikan isu Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya. Pada tahun 2002, Arab Saudi meluncurkan Inisiatif Perdamaian Arab yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki sejak 1967, pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sebagai imbalan hubungan normal antara negara-negara Arab dan Israel.
Baru-baru ini, pada September 2024, Saudi memperkuat komitmen ini dengan membentuk “Koalisi Internasional untuk Implementasi Solusi Dua Negara” bersama negara-negara Arab, Islam, dan mitra internasional seperti Norwegia dan Uni Eropa. Koalisi ini bertujuan menciptakan tekanan internasional yang lebih terkoordinasi untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka.
Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan bahwa Saudi “tidak akan mendirikan hubungan diplomatis dengan Israel” tanpa terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Dengan penolakan ini, Arab Saudi kembali menunjukkan konsistensinya dalam kebijakan luar negeri, menegaskan bahwa bagi Kerajaan, perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah hanya dapat dicapai dengan terlebih dahulu menjamin hak-hak dan kedaulatan rakyat Palestina.
