Liputankukar.com – Direksi RSUD AWS telah dipanggil oleh Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan timur beberapa waktu lalu guna mendiskusikan terkait transparansi manajemen dana di Kalimantan Timur.
Nidya listiyono menekankan bahwa, harus adanya transparansi pengelolaan belanja umum daerah di Kalimantan Timur serta masyarakat dapat mengaksesnya.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama,” kata Nidya listiyono, beberapa hari lalu.
Dia juga mengatakan akan pentingnya memberikan dukungan kepada rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat serta meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium di Kaltim.
Dia juga menyinggung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berperan penting dalam pengelolaan rumah sakit. Kualitas SDM yang mumpuni juga dibutuhkan walaupun peralatan medis canggih. Maka dari itu, dia mendorong agar pelayanan dan tenaga medis memiliki kualifikasi yang baik.
Rumah sakit di Kaltim, lanjut ia, merupakan salah satu rumah sakit dengan fasilitas terlengkap di Indonesia. Sehingga harapannya pelayanan kesehatan yang baik dapat diperoleh masyarakat Kaltim agar tidak perlu datang ke wilayah lain.
Rumah sakit di Kaltim yang memiliki sistem manajemen yang baik, terutama keuangan, layanan medis dan sistem manajemen informasi. Dia juga mengatakan peluang penyelewengan dana dengan memakai teknologi seperti sistem cashless harus dicegah.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya. (Tiya/Advertorial/DPRD Kaltim)
