Liputankukar.com – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H. Rendi Solihin, menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III, yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dan Wakil Ketua Junadi. Dalam sambutannya, Rendi memberikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2024.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal, untuk itu perlunya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terjaganya kualitas pembangunanan,” ucap Rendi.
Ia juga menjelaskan bahwa tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran, melainkan juga karena sejumlah kondisi administratif dan teknis.
“Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2024 tidak semata-mata karena serapan anggaran yang rendah, akan tetapi juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari Pemerintah Pusat yang sebagian besar alokasi anggaran terjadi di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah baik atas penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler yang mempengaruhi komposisi Silpa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024,” paparnya.
Rendi menambahkan bahwa SILPA tersebut akan dimanfaatkan secara maksimal untuk pelaksanaan APBD 2025, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penurunan angka kemiskinan.
“SILPA Tahun 2024 tersebut selanjutnya akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ini akan diupayakan menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, Kesehatan dan Pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rendi juga menyinggung capaian program Pemkab Kukar. Ia mengakui bahwa ada yang telah berjalan sesuai target, dan ada pula yang belum tercapai secara optimal. Salah satu catatan penting dari seluruh fraksi adalah dorongan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kedepannya kita akan terus meningkatkan PAD, pada lima tahun kedepan minimal selalu meningkat disetiap tahunnya, banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar, seperti optimalisasi untuk seluruh Perseroda, Perusda, BUMD yang dimiliki Kabupaten Kukar harus dimaksimalkan,” tutupnya.
