Liputankukar.com – Berlangsung di lantai 1 Bappeda komplek perkantoran bupati, pada Jumat 14 Maret 2025 sekda Kukar membuka kegiatan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah badan pendapatan daerah atau Bappeda.
Terlihat beberapa pihak turut hadir dalam forum kali ini, seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala beserta jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta beberapa undangan lainnya.
Perlu diketahui bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan amanah permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai wadah koordinasi antar perangkat daerah guna menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.
Lalu dilakukannya forum ini sendiri sebagai bagian dari tahapan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Sunggono dalam hak ini menekankan agar forum ini dapat terfokus upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya seperti mengevaluasi Perda yang tidak berjalan dengan baik contohnya Perda rumah walet.
Lalu hal lainnya adalah memaksimalkan potensi pendapatan dari berbagai sektor. Sehingga nantinya dapat mengoptimalkan aset daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi PAD dan merealisasikan pungutan PBB.
Dengan begitu maka nantinya kabupaten Kukar tidak selalu bergantung terhadap dana bagi hasil (DBH) dari pertambangan dan migas yang tentu akan terus berkurang.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” tegasnya.
Tujuan Utama Forum
Adapun beberapa tujuan utama dari diadakannya forum ini antara lain:
– Untuk diketahui tujuan utama forum itu antara lain, sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
– Menjaring Aspirasi dan Masukan – Mengakomodasi kebutuhan serta usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
– Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi, mennyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
– Efisiensi dan Efektivitas Anggaran – Mencegah duplikasi anggaran serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
– Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi, Memberikan ruang bagi semua perangkat daerah untuk melaporkan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program serta Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis hasil (performance-based budgeting).
Memperkuat Kolaborasi Antar OPD
S lain beberapa tujuan di atas, manfaat dari forum ini adalah untuk menyatukan visi dan misi setiap OPD agar bekerja dalam satu tujuan pembangunan daerah. Juga sebagai upaya memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan pembangunan.
Jadi diharapkan semua yang hadir dalam forum ini, nantinya dapat memberikan pendapatan serta masukan terhadap rancangan awal rencana kerja/ Renja Perangkat Daerah.
Sedangkan hasil utama yang dangat diharapkan dari kegiatan ini yakni dokumen hasil kesepakatan forum, berita acara dan Rekomendasi Forum yang mencakup hasil diskusi, usulan, serta keputusan yang diambil.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkasnya.
