Liputankukar.com – Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat wakili Pemkab Kukar dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Acara ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi pada bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis serta implementasi program 3 juta rumah.
Ada pun penandatanganan ini dilakukan secara virtual dan berlangsung di Ruang eksekutif kantor bupati, pada Senin 17 Maret 2025.
Turut hadir kepala dinas PU Wiyono, kepala dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, dan perwakilan OPD terkait.
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan dihadiri beberapa menteri dan dirjen terkait, serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam rakor ini meminta pemerintah daerah (pemda) agar mengakselerasi program prioritas nasional.
Program prioritas ini antara lain Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.
Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan dari PKG daerah bergantung atas instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.
Juga bergantung pada penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah dan alokasi anggaran yang memadai.
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima.
Menkes Budi Gunadi Sadikin, juga menjelaskan bahwa PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dengan target dapat menjangkau seluruh masyarakat.
“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.
Asisten I Akhmad Taufik Hidayat juga menyebutkan Pemkab Kukar siap mendukung semua program terkait lima kementerian sebagaimana yang disampaikan dalam rakor, ungkapnya saat ditemui setelah rakor selesai.
Program tersebut antara lain PKG, pemanfaatan APBD dan DAK yang ada, serta memastikan pelaksanaan PKG berjalan lancar dengan dilakukan peninjauan ke Puskesmas dan lainnya.
“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar persentasenya meningkat” ujarnya.
Asisten 1 juga menyebut Pemkab Kukar akan melaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat terkait dengan program tiga juta rumah subsidi.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini.” Tutupnya.
