Kutai Kartanegara – Dalam rangka Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kutai Kartanegara, Komisi III DPR RI menggelar kunjungan kerja, Senin (23/10/23) di Pendopo Odah Etam Tenggarong.
Kunjungan mereka diterima langsung oleh Bupati Edi Damansyah, Wakil Bupati Rendi Solihin, dan Sekda Kukar Sunggono.
Dalam sambutannya, Bupati berharap kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya.
Bupati menjelaskan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, menjadi salah satu sebab kondisi pembangunan masih belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik.
Meski demikian, Pemkab Kukar menetapkan strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah. Pertama, mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD).
Alokasi ini diberikan untuk 50 Juta per RT, Belanja Infratsruktur Layanan Dasar, seperti penyediaan energi listrik perdesaan menggunakan energi baru terbarukan, penguatan operasional Posyandu, dan bantuan lainnya yang bersifat prioritas daerah namun kewenangan desa, implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44% dari tahun 2022.
Selanjutnya, strategi kedua adalah menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada kecamatan yang diiringi dengan pengalokasian dana pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.
Termasuk di dalamnya penyelenggaraan dana kelurahan, sehingga Camat telah memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana, untuk dapat dilaksanakan secara berkala di kecamatan.
Acara itu juga diikuti Camat, Kepala Desa/Lurah, Ketua RT se Kukar secara virtual. Rombongan juga Disambut dengan Tari Jepen Begenjoh khas Melayu Kutai.(ADV)
