TENGGARONG – Rapat Koordinasi (Rakor) Disemenisasi Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2024 disenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Selasa (29/10/2024).
Rakor ini dibuka oleh Sunggono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kukar.
Pelaksanaan rakor ini berada di Ruang Rapat Daksa Artha Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Sejumlah institusi yang mengikuti rakor ini yakni Forkopimda Kukar, Para Camat, Ketua Tim Penggerak PKK , Pengurus TPPS, OPD pada intervensi spesifik dan sensitif, Kepala Puskesmas, Perwakilan organisasi profesi, tim pakar beserta tim teknis Audit Kasus Stunting AKS Se-Kukar, Perwakilan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Kegiatan rakor ini dilaksanakan secara virtual atau zoom meeting. Sunggono menyebutkan harapan dari kegiatan ini yakni bisa memperkuat sinergisme semua pihak yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan stunting, terutama melalui ketersediaan data yang akurat dan valid.
Sehingga dapat dilakukan intervensi secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Pelaksanaan upaya konvergensi dapat mencegah munculnya permasalahan stunting lebih banyak.
Tahun 2024 sebagai periode terakhir dalam pelaksanaan rencana aksi Nasional percepatan penurunan Stunting. Secara nasional ditargetkan angka sebesar 14%. Hal ini tentunya butuh dukungan dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah Kukar.
Maka dari itu, memastikan upaya penanganan stunting agar bisa tepat sasaran dianggap sangat penting. Faktor utama penentu keberhasilan penanganan stunting yakni berupa data sebagai pijakan upaya bersama dalam melaksanakan intervensi.
Sehingga menjadi tuntutan yang mutlak berupa data yang valid dan akurat jika menginginkan penanganan stunting dapat berhasil maksimal.
Terlebih jika mengingat prevalensi stunting di Kukar, berdasarkan dari hasil SSGI di tahun 2022 sebanyak 27,1%, mengalami penururan di tahun 2023 menjadi 17,5, %.
“Sehingga sepatutnya semakin gencar mengupayakan penurunan stunting, jangan sampai capaian tersebut membuat kia lengah apalagi berhenti, untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting, karena faktor penyebab stunting masih terjadi,” paparnya.
Apresiasi positif juga diberikan atas tersusunnya Rencana Tindak Lanjut berdasarkam rekomendasi Tim Teknis dan Pakar tentang temuan di lapangan. Pelaksanaannya juga dipastikan sesuai dengan yang direncanakan.
Tindak lanjut yang dilaksabakan diharapkan dapat secara signifikan memperbaiki keadaan calon pengantin Catin, Ibu Hamil Bumil, Ibu masih dalam keadaan nifas Bunifas, baduta maupun balita bersangkutan agar bisa bebas dari status resiko stunting.
Selaras dengan cita-cita untuk mesukseskan zero new stunting, Minimal 14 % berdasarkan STRANAS 2024, maka perlu kontribusi dalan upaya pencegahan kemunculan kasus baru di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sunggono memiliki harapan yakni dukungan serius para Camat, Lurah, Kepala Desa serta jajaran yang tergabung dalam TPPS, ikut berperan penting untuk membersamai dan juga memastikan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Sehingga dampaknya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Kemudian agar melakukan rencana strategi intervensi dengan baik, yang berbasis data dan juga analisis situasi dengan cara Rembuk Stunting Desa.
Hasil Rembuk Stunting tersebut juga dipastikan bisa digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPDes dan juga digunakan sebagai salah satu prioritas pembangunan di desa.
Selanjutnya, Sekda meminta agar usaha pencegahan serta penanganan stunting di lapisan masyarakat yang lebih luas dapat senantiasa dilakukan. Salah satunya dengan mengoptimalkan berbagai program dan juga kebijakan yang telah dicanangkan.
Kebijakan satu dengan yang lain yang telah berjalan, diharapkan dapat mendorong efektivitas dan keberhasilan dal penanganan stunting.
Oleh karenanya, seluruh program percepatan penanganan stunting setelah dicanangkan perlu dipastikan bisa terus berjalan dengan berkesinambungan.
Seluruh pihak terkait diminta agar bisa menjaga komitmen dan memastikan program maupum strategi yang dicanangkan bersama dapat berjalan secara konsisten.
Diharapkan agar angka stunting di Kukar agar bisa turun secara signifikan serta berkesinambungan demi mewujudkan zero stunting atau zero new stunting.
Sekretaris DP2KB Hj Mastukah menyatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini yaitu untuk dapat mengetahui tenyang penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran.
Hal ini menjadi langkah pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa, mengadakan analisis pada resiko terjadinya stunting terhadap baduta maupun bayi stunting. Ini merupakan upaya pencegahan, penanganan kasus sekaligus perbaikan tata laksana.
Hj Sri Lindawati dari Dinas Kesehatan menyampaikan materi tentang paparan rencana tindak lanjut hasil audit kasus stunting.
Dr H Sunggono yang juga selaku Ketua TPPS Kukar menyampaikan materi Penguatan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
Kades Anggana menyampaikan materi Dukugan TPPS Kecamatan lewat intervalensi Spesipik serta intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Materi tentang dukungan Pemerintah Desa Anggana dalam implementasi serta tindak lanjut hasil rekomendasi audit kasus stunting juga disampaikan dalam rakor ini.
