Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, sistem ini telah terbukti lebih efisien di negara-negara lain dan dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh negara.
Dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Prabowo mengamati bahwa negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India menerapkan sistem serupa. “Sekali memilih anggota DPRD, mereka juga memilih gubernur dan bupati. Ini lebih praktis dan tidak memerlukan biaya yang tinggi,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa penghematan anggaran dari pemilihan kepala daerah dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan dan infrastruktur. Ia mengungkapkan, “Uang yang seharusnya digunakan untuk Pilkada bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan irigasi.”
Lebih lanjut, Prabowo mengajak para ketua umum partai politik untuk mempertimbangkan keputusan ini secara bersama-sama. Ia menyatakan, “Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga, bagaimana?”
Di sisi lain, Prabowo juga mengkritisi tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon dalam pilkada. Ia mencatat bahwa situasi ini menciptakan tekanan tidak hanya pada anggaran negara tetapi juga pada para kontestan yang berjuang untuk memenangkan pemilihan. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” tambahnya.
Dengan wacana ini, Prabowo mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali sistem pemilihan yang ada dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan politik Indonesia.
