Liputankukar.com – Penduduk miskin Kaltim masih mempunyai persentase di bawah rata-rata nasional. Persentase angka kemiskinan nasional yakni 9,36 persen, sementara Kaltim 6,11 persen. Persentase angka kemiskinan yang paling tinggi berada di Provinsi Papua dengan 26,03 persen dan angka kemiskinan paling rendah berada di Provinsi Bali yaitu 4,25 persen.
Menurut Puji Setyowati selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, tahun 2022 tingkat kemiskinan pernah menurun yaitu 0,6 persen dan tahun ini mulai meningkat kembali.
“Indikatornya banyak ya, apakah karena adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan, ataukah ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” ujarnya.
Puji yang juga Legislator Fraksi Demokrat tersebut menyampaikan, tidak membicarakan satu indikator aja jika membicarakan soal kemiskinan. Maka dari itu, jika yang harus didirikan adalah lapangan pekerjaan, maka hal tersebut yang perlu kita ciptakan dan perbaiki.
“Kita mendorong kepada pemerintah untuk menggarap hilirisasi,” katanya.
Seperti contoh, kata Puji, kita memiliki singkong ubi dan pisang yang bermutu bagus, namun saat dipanen dan dikirim keluar pulau, singkong atau ubi dan pisang tersebut diolah menjadi beberapa produk dan hasil pengolahan tersebut didistribusikan lagi ke pasar-pasar Kaltim.
“Saat masih bahan baku dibeli mereka di Kaltim 50 ribu rupiah, tapi setelah diolah harganya jadi 5 juta rupiah,” kata Puji membuat permisalan.
Selain itu, ia juga mengungkapkan agar hilirisasi tersebut bisa terwujud tergantung cara kita membuat pengolahan-pengolahan menyesuaikan sumber daya alam yang terdapat di Kaltim agar angka kemiskinan berkurang.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik pengolahan,” ujarnya.
Puji yang juga politikus daerah pemilihan (Dapil) Samarinda tersebut juga menyebutkan salah satu penyebab kemiskinan yaitu pembaruan infrastruktur yang tidak dilakukan dengan baik.
“Dia menanam cabe di hulu sana, mau dibawa ke pasar, tetapi jalannya dari rumah menuju pasar biayanya melebihi harga cabe,” tuturnya.
Puji memberikan harapannya agar APBD yang ada dialokasikan untuk infrastruktur dan aliansi diperbaiki, tidak hanya di perkotaan saja namun juga menyeluruh dan mencapai masyarakat di perdesaan. (Tiya/Advertorial/DPRD Kaltim)
