Liputankukar.com – Beberapa hari lalu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dilaksanakan oleh Komisi II DPRD Kaltim bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kaltim. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.
Pelaksanaan RDP bertujuan untuk mendiskusikan terkait realisasi program kerja 2023, rencana program kerja 2024 dan pasokan bahan pokok mendekati akhir tahun 2023.
Nidya Listiyono selaku Ketua Komisi II memimpin rapat itu bersama dengan Anggota Komisi II diantaranya, ada Sapto Setyo Pramono, A Komariah, dan Encik Wardani.
Kabid Industri yakni Ronny Suhendra juga turut hadir mewakili Kepala Dinas PPKUKM Kaltim bersama jajarannya.
Nidya Listiyono mengatakan bahwa, RDP tersebut dilakukan guna mendiskusikan tarif anggaran dan sejumlah program utama Dinas PPKUKM Kaltim pada tahun 2024-2025 serta performanya.
“Saya ingin memastikan juga ketersediaan pangan kita sampai dengan 2024. Dan akhir 2023 ini aman, sehingga jangan ada kelangkaan-kelangkaan yang kemarin terjadi, misalnya seperti minyak, beras dan lain sebagainya,” kata Nidya Listiyono
Dia juga berharap agar para dinas pro aktif. Selain itu, pihak DPRD Kaltim juga harus siap menampung aspirasi dan mendukung terkait anggaran dan kunjungan secara langsung di lapangan.
Selain itu, pelaku usaha maupun pelaku bisnis juga diminta untuk tidak melakukan penimbunan.
“Kepada pelaku bisnis atau pelaku usaha, untuk stok makanan pokok di Kaltim untuk kemudian jangan sampai ada penimbunan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebanyak 50 sampai 60 persen yang masih berjalan digunakan untuk penyerapan realisasi anggaran salah satunya OPD.
“Jadi terkendalanya, salah satunya di gedung galeri. Itu yang cukup pokoknya agar besar disana. Jadi kalau itu terserap, harusnya bisa 86 persen katanya. Saya bilang, ya udah di kebut aja, makanya saya minta nanti kedepan, karena ini sifatnya fisik pembangunan, saya pikir kedepannya serahkan saja ke PU, yang memang punya teknisnya,” katanya. (Tiya/Advertorial/DPRD Kaltim)
