Liputankukar.com – Pemerintah pusat diminta agar transparansi terhadal semua investasi yang akan ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut diungkapkan oleh Nidya Listiyono selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim agar masyarakat mendapatkan informasi.
Transparansi, kata Nidya Listiyono, merupakan wujud kejelasan saat proses kegiatan pembangunan dijalankan.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nidya, beberapa hari lalu.
Dia mengatakan, tanpa adanya tranparansi maka peluang timbulnya pelanggaran dalam proses penegakan hukum akan semakin besar.
“Kita berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal,” ujarnya.
Nidya mengatakan, dilakukannya tranparasni supaya informasi proses pengelolaan administrasi pemerintah dapat diperoleh masyarakat dengan baik.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” ujarnya. (Tiya/Advertorial/ DPRD Kaltim)
