Liputankukar.com – Pemprov Kaltim gelar High level meeting yang diadakan secara virtual, Asisten II Ahyani Fadianur Diani bersama dengan tim pengendalian Inflasi daerah (TPID) Kukar ikut andil di dalamnya.
Rapat ini sendiri berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, pada Senin 10 Maret 2025.
Turut serta dalam rapat ini antara lain Gubernur Kaltim H Rudi Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang mana dalam rapat ini membahas terkait dengan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur.
Pengendalian inflasi ini benar-benar diperhitungkan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) khususnya selama Ramadan dan Idul Fitri tahun 1446 Hijriah.
Rudy Mas’ud mengajak seluruh elemen masyarakat agar ikut serta dalam mengambil peran agar Inflasi dapat terkendali, termasuk di dalamnya para tokoh agama.
Dengan upaya ini, diharapkan daya beli masyarakat tidak menurun sehingga perekonomian di Kaltim dapat berputar dalam batas wajar.
Dirinya juga kembali menegaskan, bahwa dalam mengatasi hal ini, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri namun harus dibantu oleh peran dari semua pihak.
“Dalam pengendalian inflasi pemerintah sudah memperhatikan kecukupan dan ketersediaan pangan, menjaga distribusi pangan sampai ke daerah, termasuk keterjangkauan harga,” ucap Rudy Mas’ud.
Dirinya juga meminta bantuan agar para tokoh agama dapat serta membantu pemerintah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, pedagang, distributor guna menghindari praktik belanjaan ataupun konsumsi berlebihan.
Sedangkan Ahyani Fadianur Diani mengungkapkan bahwa saat ini nilai Inflasi di kabupaten Kukar masih dapat dikendalikan, dan dalam hal mengendalikan Inflasi, Kukar menjadi yang terbaik se-Kaltim.
“Alhamdulillah inflasi di Kukar masih tetap terjaga, tidak anjlok seperti di tempat lainnya, ” jelasnya.
Untuk itu, untuk membantu upaya menstabilkan Inflasi, pemerintah kabupaten Kukar mengadakan acara gerakan pangan murah atau GPM.
“Pada pelaksanaan GPM nanti, Pemkab Kukar akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan Bulog. Untuk daging ayam, Pemkab sudah berkoordinasi dengan para pengusaha agar bisa dijual dengan harga dasar,” pungkasnya.
