SAMARINDA – Anggota DPRD Komisi I DPRD Samarinda Andi Afif Rayhan menghadiri agenda Sekolah Advokasi yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Ulul Albab. Pada acara tersebut, dirinya mengajak kaum milenial terlibat dalam proses perubahan sosial.
Afif memaparkan, generasi milenial bisa turut berproses menjadi subjek dalam politik, bukan sekadar menjadi objek.
“Generasi muda saatnya melek politik. Khususnya mahasiswa,” kata Afif, Minggu (30/1/2022).
Keberadaan dan peran mahasiswa, kata Afif, harus terlibat aktif dalam mengawal serta memberikan masukan kepada pemerintah dan legislatif, dalam mendorong program pembangunan daerah melalui penganggaran.
Pasalnya, keduanya memiliki fungsi masing-masing dalam melakukan setiap kebijakan. Baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan yang keluar dari DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dari dewan.
Hal itu sebagai bentuk pengawasan terhadap roda pemerintahan yang berperan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Dalam tema kali ini yang saya kemukakan pertama adalah bagaimana Pemkot Samarinda dan DPRD sebagai mitra kerja bisa membentuk anggaran kita agar lebih baik dari sebelumnya,” katanya seusai kegiatan.
Pendapatan yang dimaksud oleh kader Partai Gerindra tersebut seperti misalkan pada pendapatan di sektor parkir, yang mana sektor tersebut juga menjadi salah satu lumbung pemasukan daerah yang membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan DPRD.
“Termasuk masalah retribusi parkir yang sekarang lagi sedang dibahas antara pemerintah dan dewan yang membutuhkan sinergi, agar pendapatan di sektor tersebut bisa benar-benar maksimal,” sebutnya.
Selain itu, Afif juga menilai jika sekarang, mahasiswa dan anak muda dapat memahami terkait politik anggaran.
“Saya inginkan mahasiswa bisa melek terhadap politik dan jangan apatis karena jangan pernah mau menjadi objek politik, tapi mari kita sama-sama menjadi subjek politik,” terangnya.
Salah satu Wakil rakyat termuda di Samarinda itu menambahkan, saat ini paradigma kaum muda yang apatis terhadap politik sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, pasalnya keberadaan anak muda sebagai garda terdepan dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama dalam hal ide dan inovasi.
“Jangan pernah menjadi objek politik dan saat mendulang suara saja, karena para pemuda kita memiliki inovasi dan ide-ide dalam mendukung pembangunan,” ungkapnya.
Terkait apakah perlu sikap dan peran mahasiswa dalam mengawal proses penganggaran antara pemerintah dan DPRD, ia mengatakan jika hal tersebut mungkin saja terjadi sebab antara pemerintah dan DPRD harus transparan terkait anggaran kepada masyarakat.
“Jika mahasiswa peduli dengan daerahnya sepatutnya memang ikut mengawasi. Karena kita selaku penyelenggara anggaran perlu masukan dari publik,” pungkasnya. (*/adv)
Editor: Maulana
