SAMARINDA – Usai Pemerintah Kota Samarinda melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Polder Air Hitam, dukungan datang dari DPRD, dengan catatan tetap mengakomodir keberadaan PKL.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin mengungkap, pemkot tidak boleh menutup mata atas nasib para PKL.
“Kita tentunya ingin terus mendorong kegiatan penataan terhadap seluruh persoalan yang ada di Kota Samarinda, untuk dibenahi secara menyeluruh, baik terkait PKL ataupun fasilitas umum lainnya,” kata Fuad, Rabu, 16 Maret 2022.
Dirinya menjelaskan, skema penataan PKL di Polder Air Hitam bisa mencontoh pengelolaan seperti di Tepian Sungai Mahakam.
Para PKL bisa dikelola dengan baik dengan menggandeng CSR perusahaan.
Akhirnya, baik wadah berjualan dan tata letak PKL bisa dibuat semenarik mungkin dan menambah daya tarik Polder Air Hitam.
“Jadi setelah adanya perbaikan, nanti akan coba kita komunikasikan, kita harap mereka (PKL) diberikan lokasi yang cukup untuk berjualan sementara, agar pembangunan dan penataan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi PKL tidak dilepas dan tetap diberikan solusi,” usulnya. (Adv/*)
Editor: Maulana
