NUSANTARA – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam perkembangan terbaru, sekitar 2.200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam proyek tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengkonfirmasi hal ini setelah acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 di IKN pada Jumat (15/2/2025).
Basuki menjelaskan bahwa Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, telah melakukan pengecekan dan memastikan bahwa 2.200 tenaga konstruksi kini bekerja pada proyek perumahan di IKN. Sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait anggaran yang menghambat pekerjaan, namun masalah tersebut telah diselesaikan melalui restrukturisasi anggaran.
“Memang kemarin ada misunderstanding. Tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, para tenaga konstruksi sudah dapat kembali bekerja,” ungkap Basuki.
Mengenai anggaran, Basuki menjelaskan bahwa terdapat dua sumber pendanaan untuk pembangunan IKN. Pertama, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang bertugas melanjutkan proyek yang telah dimulai pada Tahap I (2022-2024) dengan anggaran tersisa sebesar Rp 14,87 triliun. Kedua, Otorita IKN yang bertanggung jawab atas Tahap II (2025-2029), yang mencakup penyelesaian ekosistem legislatif dan yudikatif.
Arahan dari Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa IKN diharapkan dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Otorita IKN sendiri memiliki tiga skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan. Pertama, anggaran dari APBN yang telah disetujui Presiden sebesar Rp 48,8 triliun. Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya dengan nilai Rp 60,93 triliun. Ketiga, investasi swasta murni untuk perkantoran dan sektor lainnya sebesar Rp 6,9 triliun.
“Dengan tiga skema pembiayaan ini, kami optimis pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana,” pungkas Basuki.
