Liputankukar.com – Beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Kaltim bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat kerja untuk memaksimalkan sinergitas pada Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kaltim.
Rusman Ya’qub selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengatakan bahwa, kebutuhan OPD untuk menampung kebutuhan dari setiap instansi.
“Karena OPD lah yang paling paham dan pengguna dari perda ini. Sebab, OPD nanti yang akan merencanakan semua program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender itu,” terangnya, beberapa waktu lalu.
Rusman mengungkapkan, dihadirkannya OPD pada pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender guna memberikan usulan-usulan apa saja yang bisa dikumpulkan kemudian diserahkan ke draf ranperda.
“Supaya dalam perspektif keterlibatan pembanguanan di daerah, tidak ada lagi pemilahan antara jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu secara prinsip sama, tidak ada lagi diskriminatif,” jelas Politisi PPP tersebut.
Menurutnya, sejumlah kelompok sasaran pembangunan tersebut kerap kali memberikan perlakuan yang tak selaras. Maka dari itu, aspek pengarusutamaan gender tersebut memerlukan pendekatan yaitu data pilah penduduk.
“Misalnya, jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Sehingga tidak seperti selama ini. Karena tidak berdasarkan data pilah penduduk, akhirnya sasaran pembangunan terlalu dominan sama yang laki-laki saja perempuan tidak,” terang Rusman. (Tiya/Advertorial/DPRD Kaltim)
